(Dokumentasi aksi mahasiswa Kuningan, Jawa Barat)

 

www.sinergispress.com – Senin (11/4/2022) Aliansi Mahasiswa Kuningan mengadakan aksi di depan Gedung DPRD Kuningan, Jawa Barat. Dengan mengusung tema “Seruan Aksi : Aliansi Mahasiswa Kuningan Bersama Rakyat” dilatarbelakangi dari keresahaan masyarakat oleh adanya isu perpanjangan 3 periode presiden Jokowi, penundaan pemilu 2024, kenaikan BBM dan minyak.

Menurut Presma (Presiden Mahasiswa Universitas Kuningan), jumlah massa diperkirakan ada 1500 orang dan hal tersebut diluar dugaan karena aksi ini tidak hanya melibatkan kalangan mahasiswa. Namun kalangan buruh, tani, dan masyarakat umum.

Mengenai keberlangsungan aksi, demonstran tidak begitu lantang mengutarakan tuntutannya, banyak diantaranya yang hanya mendengarkan dan menyetujui yang diaba-abakan Korlap (Koordinator Lapangan), hal tersebut didasari dari ketidakpahaman demonstran terhadap isu yang diangkat, hal ini dibuktikan oleh banyaknya massa yang hanya mengikuti aksi tanpa meghadiri konsolidasi yang dilaksanakan diwaktu sebelum-sebelumnya.

Bukan hanya itu, saat aksi berlangsung keheningan terjadi berulang kali. Korlap mengambil banyak waktu untuk berdiskusi dengan DPRD dan beberapa kali memberikan saran untuk menyudahi aksi dengan melakukan penandatanganan surat diterimanya tuntutan di tempat berlangsungnya aksi, sesuai dengan usulan dari DPRD. Namun, berulangkali demonstran menolak dan setelah adanya negosiasi antara demonstran dan DPRD, demonstran yang memakai almamater universitas lah yang diperbolehkan masuk ke lingkungan sekitar Gedung dan perwakilan 10 mahasiswa dari setiap universitas yang diperkenankan masuk ke gedung DPRD untuk memastikan tuntunan dari aksi ini disampaikan langsung kepada pusat.

Adapun 10 tuntutan yang digugat oleh mahasiswa yaitu sebagai berikut :

1.      Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak wacana isu penundaan Pemilu 2024 karena dapat mencederai hak rakyat dalam memilih pemimpinnya setiap 5 (lima) tahun sekali dan meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu serta konsekuen terhadap jadwal Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan konsultasi dengan Pemerintah dan DPR.

2.      Mendesak partai politik yang menyetujui penundaan Pemilu 2024 untuk segera mencabut pernyataannya karena akan mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum serta memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat.

3.      Mendorong semua partai politik tetap konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi yakni Pemilu, dilakukan lima tahun sekali secara Luber dan Jurdil.

4.      Mendesak seluruh partai politik untuk konsisten pada keputusan KPU No.21 Tahun 2022 yang telah disahkan bersama Komisi II DPR-RI, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu.

5.      Mengingatkan partai politik lain agar tetap berpegang teguh pada hukum pemilu dan tidak mengikuti langkah partai politik yang setuju untuk menunda Pemilu 2024.

6.      Mendesak Joko Widodo mengeluarkan pernyataan resmi baik lisan/tulisan, tidak akan memperpanjang jabatan hingga 3 periode dengan selambat-lambatnya dikeluarkan per 31 April 2022.

7.      Mendesak MPR RI tidak melakukan pengubahan/amandemen dan tidak menyetujui penundaan Pemilu.

8.      Mendesak sekaligus menuntut Jokowi Widodo untuk menstabilkan dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya sekaligus mengusut tuntas para mitra minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

9.      Mendesak sekaligus menuntut Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM  ke harga semula dan menjaga ketersediaan BBM di masyarakat.

10.  Mendesak menteri-menteri yang menyatakan dukungannya terhadap penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan Joko Widodo 3 periode untuk mencabut pernyataannya secara tegas pada masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, S.E. menanggapi aksi tersebut dengan mengapresiasi aspirasi mahasiswa dan menurut beliau isu tersebut sesuai dengan keresahan DPRD juga. “Kalau itu (isu yang diangkat) sama satu pemahaman, satu pemikiran, satu hati dengan yang ingin kita perjuangkan. Kita tidak ada sama sekali ingin opsi perpanjangan,” ungkap Nuzul Rachdy selaku Ketua DPRD Kabupaten Kuningan.

Selain itu, DPRD Kabupaten Kuningan sepakat untuk menyampaikan tuntutan dari aliansi mahasiswa dan perwakilan masyarakat kabupaten kuningan untuk disampaikan kepada DPR RI melalui surat pengantar yang dicap dan ditandatangani  DPRD Kabupaten Kuningan, Sepakat untuk Tolak Perpanjangan Periode Jokowi, Tolak Penundaan Pemilu 2024, Tolak Kenaikan BBM dan Minyak, dan Stabilkan Kebutuhan Pangan Masyarakat Indonesia.

 

Reporter: Aldi, Alip, Dila, Elsa, Fera, Maryam.

Penulis: Fera dan Elsa

Editor: Hana Salsa Julia Putri